ILINE ROHIL, BAGAN SIAPI API–Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang beredar mengenai dugaan pencemaran lingkungan hidup di Kecamatan Simpang Kanan, yang disebut-sebut berasal dari aktivitas operasional PT Simpang Kanan Lestarindo (PT. SKL).

• Baca juga: Dipimpin Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan, Wakil Bupati Rohil Ikuti Apel Akbar Satkamling Dikota Dumai

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir, Suwandi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata atas laporan masyarakat. Saat ini, Tim Penegakan Hukum (Gakkum) DLH telah diturunkan langsung ke lokasi untuk melakukan investigasi lapangan sekaligus verifikasi fakta. 

• Baca juga: Pemkab Rokan Hilir resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Tahun 2025-2029

Memang ditemukan adanya fenomena ikan mati di aliran sungai sekitar kawasan perusahaan. Untuk memastikan penyebabnya, tim teknis DLH sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh di lapangan,” ungkap Suwandi,  Kamis (11/09/2025).

• Baca juga: Tak Disangka Lomba Unik Di Diskominfotiks Rohil Bikin HUT ke-80 RI Semakin Berkesan

DLH memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan berlandaskan prosedur ilmiah dan regulasi resmi. Pengambilan sampel air, udara, dan tanah dilakukan di beberapa titik untuk kemudian diuji di laboratorium berlisensi. Hasil uji laboratorium tersebut akan menjadi dasar sahih dalam menentukan ada atau tidaknya pencemaran lingkungan, termasuk keterkaitan dengan aktivitas industri PT. SKL.

• Baca juga: Hut RI Ke-80, Pj Penghulu Air Hitam Ajak Masyarakat Jalin Persatuan Dan Bergotong Royong Dalam Membangun Desa

Pemerintah daerah harus berbicara berdasarkan data yang valid. Oleh karena itu, sebelum hasil laboratorium keluar, kami tidak bisa serta-merta menyimpulkan adanya pelanggaran. Prinsip kehati-hatian tetap kami junjung,” jelas Suwandi. 

• Baca juga: Pemkab Rokan Hilir Menggelar Pawai Karnaval,  Memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Ke-80

Menurut Suwandi, komitmennya dalam melindungi kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Jika hasil pemeriksaan dan kajian teknis membuktikan adanya pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. maka pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas, mulai dari sanksi administratif hingga rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan, sesuai dengan kewenangan dan peraturan hukum yang berlaku.

• Baca juga: Pemerintah Rokan Hilir, Melalui Sekretaris Kominfo Rohil Ajak Masyarakat Mengunakan Masker Saat Diluar Rumah

Tidak ada kompromi bagi pelanggaran yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup. Namun, semua harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawab kan,” tegasnya.

• Baca juga: Pemerintah Kecamatan Pujud Bentuk Ketua Panitia Hut RI Ke-80 Tahun 2025

Dalam kesempatan ini, DLH Rohil juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah meminta agar seluruh pihak, termasuk media massa, mengedepankan literasi informasi dengan menyajikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif. 

• Baca juga: Artis Luar Negeri Tampil di IP Plaza Bagansiapiapi, Semarak Even Bakar Tongkang

Pemerintah hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kami mengajak semua pihak untuk bersabar menunggu hasil kajian resmi. Informasi yang belum teruji kebenarannya berpotensi menimbulkan keresahan sosial yang tidak konstruktif,” tambah Suwandi.

• Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Kepenghuluan Sungai Pinang Bentuk Koperasi Merah Putih

Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, bersama Wakil Bupati Jhony Charles, menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini secara intensif. Pemkab Rohil memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup daerah.

• Baca juga: Bupati H. Bistamam Gelar Open House Usai Sholat Idul Fitri 1446 H di Mess Pemda

Dengan demikian, Pemkab Rohil menegaskan bahwa isu negatif yang beredar bersifat belum terverifikasi secara ilmiah. Pemerintah daerah telah dan akan terus menjalankan tugas pengawasan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus rasa aman atas kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.***

(ST)