Pemprov Riau Dorong Pertumbuhan Ekonomi Tetap Sejalan dengan Perlindungan Lingkungan
Keterangan Foto: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi dalam acara High Level Meeting Green For Riau Initiative.
ILINE PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau mendorong pembangunan ekonomi yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Perlindungan hutan, gambut, mangrove, dan keanekaragaman hayati dinilai harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam High Level Meeting Green For Riau Initiative yang digelar di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (7/9/2026).
- Baca juga:
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan kekayaan alam Riau merupakan aset penting bagi pembangunan jangka panjang. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang bertentangan.
"Riau tidak harus memilih antara economic growth dan environmental protection. Keduanya harus berjalan seiring dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh, inklusif, rendah emisi, dan berkelanjutan," kata Syahrial.
Menurutnya, salah satu tantangan dalam menjalankan pembangunan rendah emisi adalah kebutuhan pendanaan yang cukup besar. Untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030, Riau masih menghadapi kesenjangan pembiayaan sekitar Rp11,4 triliun.
Syahrial menilai pembiayaan iklim menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mempercepat upaya perlindungan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
"Pembiayaan iklim bagi Riau bukan sekadar alternatif, tetapi menjadi bagian penting dari strategi pembangunan," ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan Haruni Krisnawati menyebut Riau memiliki peran penting dalam agenda kehutanan dan pengendalian perubahan iklim nasional.
Menurut Haruni, karakteristik Riau yang memiliki hutan tropis, gambut, mangrove, serta kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi membutuhkan pengelolaan lintas sektor yang kuat.
Ia mengatakan pendekatan seperti REDD+ berbasis yurisdiksi dapat menjadi salah satu instrumen untuk menekan emisi sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.
"Perlindungan hutan dan ekosistem harus berjalan bersama dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
