ILINE JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penanganan bencana di Indonesia dilakukan secara terpadu dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai leading sector. Menurutnya, koordinasi lintas sektor penting mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang memiliki risiko bencana tinggi.

Puan menyampaikan hal tersebut seusai Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Baca juga:

• • Ketua Komisi V DPR RI Usul BMKG dan Badan Geologi Digabung

• • Pemprov Riau Cari Jalan Tengah Soal Pembatasan Truk CPO di Tol Pekanbaru-Dumai

• • Imustiar Jabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau

Menurut Puan, keberadaan satu lembaga yang menjadi koordinator utama diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.

"Yang menjadi lead adalah BNPB. Dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan pola tersebut bisa dilakukan lagi," ujar Puan.

Ia mengatakan pimpinan DPR akan mendorong pemerintah kembali menerapkan pola penanganan bencana secara terpadu. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat segera ditangani.

Puan juga menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan lanjutan untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang muncul setelah bencana.

Ia mencontohkan gangguan kesehatan seperti ISPA serta terhambatnya aktivitas pendidikan anak-anak yang terdampak bencana.

"Masalah bencana bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang harus kita atasi setelahnya, termasuk masalah sosial dan pendidikan," kata Puan.

Karena itu, Puan meminta pemerintah menyiapkan langkah strategis pascabencana agar pemulihan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga dapat segera berjalan.