Pemprov Riau Masukkan Koridor Gajah dalam Revisi Tata Ruang
Keterangan Foto: Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Ruang Transit Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026). ILine-RH
ILINE PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong perlindungan habitat gajah melalui penguatan kebijakan tata ruang. Salah satu langkah yang disiapkan yakni memasukkan kawasan koridor gajah dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Supartono, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Ruang Transit Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026).
- Baca juga:
Pertemuan itu membahas tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang penyelamatan gajah dan populasinya, khususnya di wilayah Riau.
SF Hariyanto menyatakan dukungan terhadap upaya BBKSDA Riau dalam menyelamatkan populasi gajah sekaligus menjaga kelestarian habitatnya. Namun, ia menegaskan setiap rencana pembangunan koridor harus dipersiapkan secara matang dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah Provinsi Riau mendukung upaya penyelamatan gajah dan perlindungan habitatnya. Setiap rencana pembangunan koridor harus dipersiapkan dengan baik serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan,” ujar SF.
Menurutnya, perlindungan habitat satwa dilindungi perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Dengan begitu, kebijakan penataan ruang dapat berjalan seimbang antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Kepala BBKSDA Riau, Supartono, menjelaskan pembangunan koridor gajah merupakan salah satu langkah yang direncanakan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Ia menyebutkan, dalam pertemuan tersebut SF Hariyanto memberikan arahan agar kawasan koridor gajah diakomodasi dalam revisi tata ruang Provinsi Riau.
“Beliau mengarahkan agar pembangunan koridor ini nantinya dimasukkan dalam revisi tata ruang untuk dijadikan kawasan koridor gajah. Pembangunannya juga harus dilaksanakan dengan baik sesuai aturan dan mekanisme yang ada,” jelas Supartono.
