BMKG: Informasi Cuaca dan Iklim Jadi Kunci Menghadapi Risiko Bencana
Keterangan Foto: Foto bersama peserta Seminar Nasional FMIPA Universitas Tadulako yang membahas ketangguhan bencana, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan di Palu, Rabu (17/11/2026). ILine-RH
ILINE PALU – Pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Informasi berbasis sains tersebut tidak hanya membantu mengenali potensi ancaman, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan di berbagai sektor.
Hal itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam Seminar Nasional Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Tadulako 2026 di Palu, Rabu (18/11/2026).
- Baca juga:
Plh. Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, A. Fachri Radjab, yang mewakili Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa informasi MKG memiliki cakupan layanan luas, mulai dari pertanian, pangan, sumber daya air, pariwisata, kesehatan, energi, pertahanan, hingga penanggulangan bencana.
Menurut Fachri, tantangan perubahan iklim yang berlangsung sejak era praindustri hingga saat ini semakin nyata. Dampaknya tidak hanya berupa peningkatan suhu bumi, tetapi juga perubahan pola cuaca dan intensitas kejadian ekstrem yang berpotensi mengancam kehidupan serta aktivitas masyarakat.
“Ancaman nyata bagi bumi kita yang terjadi sejak era praindustri tahun 1850 dan masih terjadi sampai hari ini adalah perubahan iklim (climate change). Kalau tadi perang dunia dan pandemi ada selesainya, perubahan iklim sejak 1850 sampai hari ini masih terus terjadi. Inilah ancaman nyata bagi bumi kita saat ini yang masih terus berlangsung,” ungkap Fachri.
Ia mengutip laporan World Meteorological Organization (WMO) yang mencatat 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah pengamatan, dengan suhu global sekitar 1,55 derajat Celsius di atas tingkat praindustri. Sementara pada 2025, kenaikan suhu global tercatat sekitar 1,43 derajat Celsius.
Perubahan iklim juga berdampak pada pola curah hujan. BMKG mencatat kecenderungan meningkatnya hari dengan hujan ekstrem pada musim penghujan, sedangkan periode tanpa hujan pada musim kemarau dapat berlangsung lebih panjang.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan air, pertanian, permukiman, hingga perekonomian. Kemarau panjang juga dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta gangguan kesehatan akibat asap.
Fachri menyebut adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Langkah sederhana seperti menghemat penggunaan air dan listrik hingga menampung air hujan untuk kebutuhan musim kemarau merupakan bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim.
“Apa yang bisa kita lakukan? Tentu adaptasi dan mitigasi. Ini adalah tugas semua orang. Memang porsi terbesar ada di pemerintah, tapi kita semua punya peran. Mulai dari diri sendiri, seperti hemat air dan listrik. Dalam skala yang lebih luas, misalnya di desa, saat musim hujan mulai memanen air hujan untuk persiapan musim kemarau,” jelasnya.
Selain ancaman akibat cuaca dan iklim, Indonesia juga menghadapi risiko bencana geologi, seperti gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi. BMKG mencatat sepanjang 2025 terjadi 43.439 gempa bumi di Indonesia, dengan 153 kejadian bermagnitudo di atas 5, sebanyak 25 gempa merusak, serta dua gempa berpotensi tsunami. Bahkan, sekitar 46 persen garis pantai Indonesia masuk kategori rawan tsunami.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BMKG telah menggelar berbagai edukasi kebencanaan, termasuk Sekolah Lapang Gempa Bumi di Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut sebelumnya dilaksanakan di Palu pada 2015 dan 2019, Donggala pada 2022, serta Kabupaten Sigi pada September 2026. Program edukasi serupa juga dilakukan melalui Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan.
BMKG juga menekankan pentingnya sistem peringatan dini dalam mengurangi risiko bencana. Upaya ini sejalan dengan program global Early Warnings for All yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2022, dengan target seluruh masyarakat dunia dapat memperoleh akses informasi peringatan dini pada 2027.
Di Indonesia, BMKG menjalankan fungsi pemantauan, analisis, dan prakiraan potensi bahaya, sekaligus menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan aplikasi Info BMKG.
Fachri menjelaskan, informasi yang dihasilkan BMKG berawal dari proses pengamatan, analisis data, penyusunan prediksi, hingga diseminasi kepada pengguna. Namun, informasi tersebut diharapkan tidak sekadar diterima, melainkan dipahami dan dimanfaatkan sebagai dasar tindakan.
“Harapannya, informasi tidak hanya sampai, tapi dipahami, digunakan, dan memberi manfaat,” pungkasnya.
BMKG berharap sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, masyarakat, dan dukungan teknologi dapat memperluas pemanfaatan informasi MKG, sehingga upaya pengurangan risiko bencana semakin kuat dan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal.







