ILINE PEKANBARU - Mendekati perayaan Idul Fitri 2024, Pejabat ASN datangi Kejati Riau untuk diskusi saja, sebut Bambang Heripurwanto SH MH, Selasa (26/3).

Aparatur Sipil Negara (ASN), Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau Mamun Murod ke Kejati Riau pada Senin (25/03/2024).

• Baca juga: Terendus Dugaan Oknum Institusi Bermain, Aliansi Ormas Se Neglasari Geruduk Vivo Bussines Park 

Tak sendiri, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 Balai Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove sedangkan Lilis selaku Bendahara Pengeluaran.

Sebelumnya, informasi Mamun Murod telah dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Tri Karya (PETIR) ke Kejati Riau, pada Kamis (15/2) lalu telah menyita perhatian publik.

• Baca juga: DD dan ADD Sendayan Jaya Tahun 2023 Diduga Dikorup Kades ! Pj Bupati Kampar Terbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Khusus

Dalam laporannya, PETIR menduga ada indikasi korupsi pada kegiatan rehabilitasi mangrove yang berlokasi di Provinsi Riau. Kegiatan tersebut dianggarkan dalam tiga tahun, yaitu tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 dengan total anggaran Sebesar Rp1,2 triliun.

"Ya, benar sudah kita lapor. Mungkin masih pada tahap telaah, kata Jackson Sihombing Ketua DPP PETIR, Selasa (26/3).

• Baca juga: Kurun Waktu Seminggu, Polres Inhu Berhasil Ungkap 14 Kasus Narkoba

Namun, pihak Kejaksaan Tinggi Riau melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) justru mengatakan kedatangan Mamun Murod sekedar diskusi hukum.

"Hanya diskusi masalah hukum. Info dari pejabat publiknya (Mamun Murod) diskusi masalah hukum," imbuhnya seolah menggambar mereka sebagai konsultan hukum atau bisa dikatakan cari win-win solusi untuk Mamun Murod, Selasa (26/3) malam.

• Baca juga: Wow! Ditreskrimsus Polda Riau Naikkan Status Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Riau

Berbeda dengan Hilman, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Riau menepis bahwa pemanggilan Mamun Murod bukan tindak lanjut atas laporan PETIR. Hilman mengatakan "bukan mas, tidak ada kaitannya sama sekali."

Menggelitik, ketika awak media melakukan konfirmasi kepada Imran Yusuf selaku Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau justru mengatakan dirinya tak tau.

• Baca juga: Diduga Rusak Hutan Kawasan, AMPUN Minta Usut dan Tangkap Petinggi BRK Syariah Riau

"Saya gak dapat infonya," sebut Imran.

INFORMASI TAMBAHAN:

Provinsi Riau menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebesar Rp17.965.000.000 untuk tahun 2024.

• Baca juga: Jampidum Kejagung Setujui Satu Permohonan RJ Dari Kejati Riau

DIPA tersebut diserahkan Kepala BRGM RI, Hartono, kepada Kepala DLHK Riau Mamun Murod saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Kamis (7/12/2023).

PULAU TERANCAM PUNAH

• Baca juga: DPP-SPKN Pekanbaru Desak Aparat Tindak Gelper  

Sementara berdasarkan Kepres Nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau - pulau kecil terluar. Saat ini pulau kecil dimaksud tengah mengalami proses abrasi menuju kemusnahan akibat deburan ombak Selat Malaka, pulau-pulau tersebut merupakan perbatasan Indonesia-Malaysia. ***