ILINE PEKANBARU - Usai dilantik sebagai Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa S,Stp. M,Si, pada 22 Mei 2024 lalu, berbagai permasalahan ditubuh Pemko Pekanbaru berlahan diselesaikan oleh Risnandar.

Salah satu permasalahan yang ditinggal Pejabat lama, atau mantan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun yakni masalah keuangan dan 19 ASN yang Non Job akhirnya bertahap dituntaskan oleh Risnandar.

• Baca juga: Bantu Masyarakat Mengatasi Banjir, Plt Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman Langsung Ambil Tindakan

Diketahui, Keadaan Kas Daerah (Kasda) Pemerintah Kota Pekanbaru pasca Sertijab Walikota Pekanbaru dari Muflihun ke Risnandar pada Bulan Mei yang lalu dalam keadaan Kosong menjadi ujian dan tantangan tersendiri bagi Risnandar yang harus menyelesaikan beberapa permasalahan internal tersebut.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution ST, M.Si, saat di hubungi Awak Media pada Kamis (18/07/2024) membenarkan bahwa keadaan Kasda Pemko Pekanbaru sepeninggalan Pj Walikota yang lama memang dalam keadaan kosong dan ada berbagai kewajiban prioritas yang belum terbayarkan, seperti Gaji 13 ASN, Pembayaran NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.

• Baca juga: Plt. Bupati Sulaiman, Ingatkan ASN dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemkab Rohil Tidak Terlibat Politik Praktis

Namun IP sapaan Akrab Indra Pomi sekali lagi menegaskan bahwa permasalahan tersebut bertahap sudah diselesaikan oleh Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa dengan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk membayarkan hal - hal yang sangat prioritas yaitu, Gaji 13 ASN dan Pembayaran NPHD untuk Penyelenggaraan Pilkada 2024 ( KPU,Bawaslu, dan Anggaran Pengaman).

"Berkaitan dengan paska sertijab Pj wako Pekanbaru dari pak Muflihun ke pak Risnandar Kasda Kota dalam Posisi Kosong, sehingga saat itu kami bersama pak Risnandar menghadap ke Pj Gubernur Riau, SF Hariayanto untuk minta dukungan dari Pemprov. Alhamdulillah pak PJ Gubri melakukan Tranfer ke Kasda Kota, lalu kita membayarkan ke hal - hal yang sangat prioritas yaitu, Gaji 13 ASN dan Pembayaran NPHD untuk Penyelenggaraan Pilkada 2024,  KPU, Bawaslu, dan Anggaran Pengamanan,"papar Indra Pomi kepada Media, Kamis (18/07/2024).

• Baca juga: Empat bulan menjabat PJ Penghulu Pujud, berhasil membuat Kepenghuluan Pujud Memiliki Kantor

Lebih lanjut, IP juga menambahkan bahwa, "Perhari ini 18 Juli 2024  kami baru bisa membayar Honor RT/RW dibeberapa kecamatan, yakni Kecamatan Rumbai, Tenayan Raya, Tuah madani, Rumbai Timur dan Lima Puluh,"lanjutnya.

"Permasalahan yang ditinggal Pejabat lama yang paling terasa masalah Keuangan dan Kepegawaian ada 19 ASN yang Nonjob di masa lalu menjadi perhatian dari Kemendagri, namun secara bertahap sudah diselesaikan oleh Bapak Riasnandar Mahiwa,"imbuh Indra Pomi.

• Baca juga: Momen Haru Pisah Sambut Kalapas IIA Bangkinang dan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bangkinang

(Ar)