PEKANBARU - Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) melayangkan surat kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, agar data masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diajukan ke Pusdatin Kemensos. Masyarakat yang masuk DTKS ini nantinya akan mendapatkan bantuan. 

Menindaklanjuti surat dari Kemensos RI tersebut, saat ini Pemko Pekanbaru melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru mulai menginput data masyarakat miskin lewat aplikasi Kemensos, Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). 

• Baca juga: Direktur Ekskutif IPRI Law Institute Latifah Launching IPRI Law Institute

Informasi ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dr. H. Idrus, M.Ag, Kamis (4/1). 

“Ini ada surat masuk dari kementerian. Kita diminta untuk mengajukan masyarakat miskin yang terdata di DTKS itu untuk dapat bantuan pusat," ujar Idrus. 

• Baca juga: Peringati HUT TNI ke-72, Berbagai Atraksi TNI Membuat Decak Kagum Warga Pekanbaru

Idrus mengatakan, Dinas Sosial akan mengajukan sebanyak mungkin data masyarakat yang ada di DTKS ke Kemensos. 

"Jadi saat ini kita sedang menginput data. Kita mengusulkan sebanyak-banyaknya. Hari ini kita mulai menginput," ungkapnya. 

Saat ini, lanjut Idrus, masyarakat miskin di Kota Pekanbaru yang masuk di DTKS sebanyak 234.900 orang. Data tersebut menurut Idrus DTKS setiap waktu dapat berubah, tergantung ekonomi masyarakat. 

• Baca juga: Manager Humas PT Musim Mas Serahkan CSR Kepada Masyarakat Equator, Tokoh Masyarakat Beri Apresiasi

“Turun naiknya data DTKS itu tergantung kemiskinannya. Data DTKS awalnya mereka yang miskin itu dianggap sebanyak itu. Di Pusdatin itukan punya data. Bisa jadi masyarakat itu banyak yang berubah kondisinya, dari yang susah menjadi tidak susah, jadi keluar dia dari DTKS," jelasnya. 

“Jadi intinya data kemiskinan itu pasti berubah. Karena kondisi ekonomi masyarakat berubah. Jadi DTKS itu tergantung ekonomi masyarakat," pungkasnya.***

• Baca juga: Langkah Cepat Prajurit TNI Bantu Distribusikan Bantuan Covid-19