ILINE BANGKINANG – Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar hingga akhir Mei 2026 masih jauh dari harapan. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp2,59 triliun yang ditetapkan tahun ini, realisasi yang berhasil dikumpulkan baru mencapai Rp1,02 triliun atau 39,54 persen.

Kondisi serupa juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target Rp499,9 miliar, realisasi yang masuk hingga 30 Mei 2026 baru sebesar Rp165,1 miliar atau 33,01 persen. Capaian tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan daerah memenuhi target pendapatan yang menjadi penopang pembangunan dan pelayanan publik.

• Baca juga: Konsultasi Hukum Gratis Warnai Milad ke-18 KAI di Pekanbaru

Rendahnya realisasi pendapatan ini menjadi sorotan dalam rapat peningkatan penerimaan PAD Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Bupati Kampar Ahmad Yuzar di Kantor Bupati Kampar, Kamis (4/6/2026). Rapat dihadiri Wakil Bupati Misharti, Penjabat Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Kampar.

Dalam rapat tersebut, Bupati Ahmad Yuzar mengakui Kampar masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia meminta seluruh OPD lebih serius menggali potensi pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya agar kemandirian fiskal dapat terwujud.

• Baca juga: Majelis Pertanahan Pusat Soroti Ancaman Krisis Agraria bagi Generasi Muda Dumai

"Kita tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat. Kabupaten Kampar memiliki potensi besar yang harus dikelola secara maksimal," ujar Yuzar.

Ia juga menekankan perlunya integrasi data antar-OPD, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

• Baca juga: Amburadul, Kominfo Kampar Timbulkan Kontroversi

Sementara itu, Wakil Bupati Misharti menilai seluruh perangkat daerah harus segera melakukan terobosan baru untuk mendongkrak PAD. Menurutnya, cara kerja konvensional tidak lagi cukup untuk mengejar target yang telah ditetapkan.

"Kemandirian fiskal Kampar tahun 2026 ada di tangan saudara-saudara sekalian," tegas Misharti.

• Baca juga: Kapolda Riau Resmikan Bank Pohon Polres Rohil

Dalam rapat tersebut, Pemkab Kampar membahas sejumlah strategi percepatan PAD, mulai dari digitalisasi sistem pemungutan pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak, peningkatan pengawasan, hingga pembentukan satuan tugas khusus guna mengoptimalkan penerimaan daerah.

Meski berbagai langkah percepatan mulai disiapkan, realisasi yang baru menyentuh sepertiga target PAD hingga memasuki pertengahan tahun menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkab Kampar. Tanpa langkah konkret dan terukur, target pendapatan daerah sebesar Rp2,59 triliun berpotensi sulit dicapai hingga akhir 2026.

• Baca juga: Peduli Kepada Sesama, Satpol PP Kecamatan Pujud Laksanakan Pengalangan Dana Untuk Korban Banjir Bandang