Mendagri Angkat Kisah Sukses Pekanbaru, PAD Melonjak Berkat Kemudahan Layanan

ILINE EKANBARU – Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Strategi yang diterapkan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dinilai menjadi contoh bagaimana inovasi dan perbaikan tata kelola mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi langkah Pemko Pekanbaru dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Apresiasi tersebut disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) Periode 2026–2031, Senin (4/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Tito menyoroti capaian peningkatan PAD Kota Pekanbaru dan memperlihatkan artikel yang memuat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui sejumlah strategi inovatif.

“Ini contoh konkret bagaimana kepala daerah bisa berinovasi untuk meningkatkan PAD. Pekanbaru menunjukkan progres yang baik,” ujar Tito Karnavian.

Menurut Tito, peningkatan PAD yang dilakukan Pemko Pekanbaru menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menggali potensi pendapatan melalui langkah yang lebih modern dan efektif. Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan.

Dalam perkembangannya, PAD Kota Pekanbaru menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan data pemerintah daerah, PAD Pekanbaru meningkat dari sekitar Rp800 miliar pada 2024 menjadi sekitar Rp1,2 triliun pada 2025.

Kenaikan tersebut didukung oleh berbagai strategi, mulai dari optimalisasi sektor pajak daerah, digitalisasi pelayanan, penyederhanaan proses administrasi, hingga penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan melalui pembenahan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan, tanpa harus menambah beban masyarakat melalui kenaikan tarif.

“Langkah seperti ini patut dicontoh. Daerah lain bisa belajar dari Pekanbaru dalam menggali potensi PAD secara maksimal,” tambah Tito.

Selain peningkatan PAD, pengelolaan keuangan daerah Pekanbaru juga mendapat perhatian dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebut sejumlah capaian positif berhasil dilakukan Pemko Pekanbaru dalam waktu relatif singkat.

Menurut Fatoni, perbaikan kondisi keuangan daerah terlihat dari berbagai aspek, mulai dari penyelesaian utang tunda bayar yang telah berlangsung lama, keberlanjutan pembangunan, hingga peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pelayanan masyarakat.

Ia menyebut, Kota Pekanbaru yang sebelumnya mengalami tekanan fiskal pada 2024 berhasil melakukan perbaikan pengelolaan anggaran sehingga kondisi keuangan daerah menjadi lebih baik.

“Tidak hanya penyelesaian utang, program pembangunan dan perbaikan infrastruktur juga berjalan dan langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Fatoni.

Perbaikan tata kelola keuangan tersebut juga berdampak terhadap aparatur pemerintah. Kemampuan Pemko Pekanbaru dalam memenuhi pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga 14 bulan menjadi salah satu indikator meningkatnya kapasitas pengelolaan anggaran daerah.

“Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan berdampak nyata, baik bagi aparatur maupun masyarakat luas,” tutup Fatoni.

Berbagai capaian tersebut menjadi gambaran bahwa strategi yang dilakukan Pemko Pekanbaru dalam memperkuat PAD tidak hanya berdampak terhadap peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui inovasi, digitalisasi layanan, serta pengelolaan keuangan yang semakin efektif, Pekanbaru menunjukkan bahwa penguatan fiskal daerah dapat berjalan beriringan dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.