Temuan 6 Juta Data Ganda Penerima MBG, Anggota DPR Desak BGN Segera Benahi Basis Data
Keterangan Foto: Contoh omprengan MBG. Ilustrasi.
ILINE JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menyoroti temuan sekitar enam juta data ganda penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara menyeluruh guna menjamin ketepatan sasaran program.
Menurut Zainul, duplikasi data tersebut mengindikasikan masih terdapat kendala serius dalam sinkronisasi data antarlembaga pemerintah. Dari penelusuran, data ganda banyak terjadi pada siswa jenjang SMP/MTs yang tercatat sekaligus dalam basis data Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah—karena siswa terdaftar di sekolah formal sekaligus di lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren.
- Baca juga:
"Kami meminta BGN segera melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara menyeluruh agar tidak ada lagi penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali," tegas Zainul kepada awak media, Sabtu (8/8/2026).
Masalah ini dinilai bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut efektivitas penggunaan anggaran negara dan keadilan dalam penyaluran manfaat. Jika dibiarkan, dikhawatirkan anggaran justru terserap untuk penerima yang tercatat berulang, sementara anak-anak yang benar-benar membutuhkan—terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)—belum tersentuh program.
"Jangan sampai masih ada anak yang membutuhkan program MBG ini tapi malah belum tersentuh sama sekali. Anggaran yang disiapkan harus benar-benar diarahkan kepada mereka yang menjadi sasaran utama," ujarnya.
Zainul menambahkan, perbaikan data sekaligus membuka ruang bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan program ke daerah yang selama ini menghadapi kerawanan pangan, keterbatasan akses pangan bergizi, serta angka stunting yang masih tinggi.
"Keberhasilan MBG tidak diukur dari besarnya anggaran atau jumlah makanan yang disalurkan semata. Program ini harus benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Perbaikan data adalah langkah penting untuk menjamin keadilan, efektivitas, dan pemerataan manfaat di seluruh Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono juga telah mengakui adanya persoalan data ganda dalam pendataan penerima manfaat program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Program MBG sendiri ditujukan untuk memenuhi asupan gizi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.**
