Fraksi PKS Apresiasi Optimisme Prabowo, Minta Capaian Pemerintah Terukur dan Dirasakan Rakyat
Keterangan Foto: Sekretaris Fraksi PKS MPR RI sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan.
ILINE JAKARTA — Sekretaris Fraksi PKS MPR RI sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengapresiasi optimisme Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026). Namun, ia menegaskan setiap capaian pemerintah harus dapat diuji melalui data yang transparan serta benar-benar dirasakan masyarakat.
Johan menilai pidato Presiden menunjukkan keyakinan kuat terhadap arah pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sejumlah capaian yang disampaikan antara lain di bidang ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hilirisasi, serta pengelolaan sumber daya nasional.
- Baca juga:
Menurutnya, Presiden juga memaparkan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari pemerintahan, termasuk swasembada delapan komoditas pangan, penurunan harga pupuk 20 persen, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, dan penguatan ketahanan energi.
“Setiap capaian yang disampaikan harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat serta dapat diuji melalui data yang transparan dan indikator yang terukur. Keberhasilan pemerintah tidak boleh berhenti pada banyaknya program dan kebijakan, tetapi harus terlihat dari dampaknya terhadap kehidupan rakyat,” kata Johan seusai mengikuti sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Johan secara khusus menyoroti sektor pangan, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan di sektor tersebut harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, menurunnya biaya produksi, stabilnya harga pangan, serta meratanya manfaat pembangunan hingga ke daerah.
Johan juga menilai keteguhan Presiden dalam menghadapi kritik di media sosial merupakan bagian penting dari kepemimpinan. Namun, ia mengingatkan agar sikap tersebut tidak berubah menjadi ketertutupan terhadap kritik yang berbasis fakta.
“Seorang pemimpin memang tidak boleh mudah terpengaruh oleh kebisingan atau kegaduhan di media sosial. Namun, keteguhan jangan sampai berubah menjadi ketertutupan. Kritik yang berbasis fakta, terutama menyangkut kesulitan ekonomi, harga pangan, lapangan kerja, pelayanan publik, dan rasa keadilan masyarakat, tetap harus didengar sebagai mekanisme koreksi dalam demokrasi,” ujarnya.
