RAPBN 2027 Ekspansif, Pemerintah Optimistis Ekonomi Indonesia Tetap Solid
Keterangan Foto: Gedung Kantor Kementerian Keuangan RI.ist
ILINE JAKARTA – Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia tetap solid pada 2027 di tengah kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian. Optimisme tersebut didukung oleh stabilitas makroekonomi serta kebijakan fiskal yang dirancang ekspansif, terarah, dan terukur.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengalaman pemerintah menghadapi dinamika ekonomi global sepanjang 2026 menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan untuk meminimalkan dampaknya terhadap perekonomian nasional.
- Baca juga:
“Untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8).
Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook 2026. Sementara belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun atau tumbuh 3,9 persen, sehingga defisit anggaran dipatok 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp517,4 triliun, dan hibah Rp0,7 triliun. Adapun belanja negara mencakup belanja pemerintah pusat Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah Rp735 triliun.
“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” kata Purbaya.
Belanja pemerintah pusat pada 2027 akan diarahkan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Sektor pendidikan mendapat alokasi Rp820,9 triliun. Anggaran tersebut antara lain untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta peningkatan kualitas pembelajaran.
Sementara anggaran perlindungan sosial mencapai Rp549,9 triliun, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan 2026. Anggaran ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kemampuan ekonomi kelompok miskin dan rentan, serta mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp244,9 triliun untuk sektor kesehatan dan Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan.
Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
