DPR Apresiasi Penutupan 1.300 Dapur MBG yang Tak Penuhi Standar
Keterangan Foto: Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.
ILINE JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sekitar 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Netty menilai penertiban tersebut penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman dan layak dikonsumsi. Menurutnya, program MBG tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga harus mengutamakan kualitas dan keamanan pangan.
- Baca juga:
“Ketika menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak, keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Jika ada dapur yang belum memenuhi standar, memang harus ditutup dan dibenahi terlebih dahulu sebelum diperbolehkan kembali beroperasi,” ujar Netty dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Kamis (20/8/2026).
Politisi Fraksi PKS itu meminta penerapan standar dilakukan secara konsisten di seluruh SPPG, termasuk terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sanitasi dapur, serta sistem pengawasan keamanan pangan.
Meski mendukung penertiban, Netty mengingatkan agar penutupan SPPG tidak mengganggu pemenuhan hak penerima manfaat. BGN diminta segera menyiapkan mekanisme pengganti agar distribusi MBG tetap berjalan di wilayah yang terdampak.
“Ketika satu dapur ditutup karena tidak memenuhi standar, harus segera ada solusi konkret agar penerima manfaat tetap mendapatkan jatah makanan yang bergizi dan aman,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.
Netty juga mendorong BGN melakukan evaluasi secara berkala dan transparan terhadap seluruh SPPG. Pengawasan, kata dia, harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, distribusi hingga makanan diterima anak-anak.
Ia berharap pembenahan tersebut menjadi momentum untuk membangun tata kelola MBG yang lebih profesional, akuntabel, higienis dan berkelanjutan.
“Tujuan akhir kita sama: anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang aman. Standar mutu harus ditegakkan secara mutlak, namun akses penerima manfaat juga wajib dijaga,” pungkas Netty.
