ILINE JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat fasilitasi business matching pembiayaan UMKM telah mencapai Rp285 miliar hingga Juli 2026. Nilai tersebut terdiri dari pembiayaan inklusif sebesar Rp150 miliar dan pembiayaan berkelanjutan Rp135 miliar.

Capaian tersebut disepakati melalui penandatanganan pembiayaan antara delapan lembaga keuangan dan UMKM mitra dalam acara Gebyar Pembiayaan yang merupakan rangkaian Karya Kreatif Indonesia 2026 di JICC, Jakarta, Kamis (21/8/2026).

Baca juga:

• • Kopi Java Halu Senilai Rp2,64 Miliar Diekspor ke Inggris

• • Kemendag Gandeng MNC University Siapkan Talenta Desain Berorientasi Ekspor

• • Harga Ayam Ras di Riau Naik, Inhu dan Rohil Tembus di Atas HAP

Delapan lembaga keuangan yang terlibat yakni BRI, BCA, BSI, Mandiri, SMBC, Panin Bank, OCBC, dan BNI. Dari delapan kesepakatan tersebut, empat merupakan pembiayaan inklusif dan empat lainnya pembiayaan berkelanjutan.

Penandatanganan disaksikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Aida mengatakan tantangan pembiayaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga kesiapan usaha, persepsi risiko, serta kemampuan mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan.

“Bank Indonesia berperan sebagai katalis dalam memperkuat pembiayaan UMKM dari sisi supply dan demand,” ujar Aida.

Dari sisi pembiayaan, BI mendorong penyaluran kredit melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan memperluas pembiayaan inklusif melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Sementara dari sisi UMKM, digitalisasi pembayaran melalui QRIS turut membantu membangun rekam jejak usaha.

Menurut Aida, penguatan ekosistem pembiayaan UMKM membutuhkan komitmen, inovasi, serta sinergi antara BI, pemerintah, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Maman mengatakan pembiayaan harus diikuti peningkatan kapasitas usaha dan perluasan pasar agar UMKM dapat berkembang sekaligus menjaga kualitas pembiayaan. Hingga 20 Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp197 triliun kepada 3,05 juta UMKM, dengan sekitar 65 persen mengalir ke sektor produksi.

Pemerintah juga memperkuat layanan UMKM melalui platform SAPA UMKM serta mendorong business matching agar pelaku usaha mendapatkan pembiayaan sesuai kebutuhan.

“Pembiayaan yang ditandatangani hari ini diharapkan dapat menjadi modal bagi penambahan kapasitas usaha, perluasan pasar, dan peningkatan omzet,” kata Maman.

Di sisi lain, BI terus memperkuat kesiapan UMKM melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) dan Sistem Aplikasi Input Data (BISAID). Sepanjang semester I 2026, SIAPIK telah membantu 63.396 UMKM melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan terstandar.

Sementara BISAID menyediakan basis data profil UMKM yang berpotensi memperoleh pembiayaan. Pemanfaatannya telah membantu 476 UMKM mendapatkan pembiayaan pada 2025.

BI menyatakan fasilitasi business matching tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan realisasi pembiayaan hingga akhir 2026.