ILINE JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS Saadiah Uluputty meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan memberikan kejelasan terkait ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri.

Menurut Saadiah, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut penggunaan hijab, tetapi juga kepastian aturan, transparansi seleksi, serta penghormatan terhadap hak warga negara.

Baca juga:

• • DPR Dorong Kejelasan Kewenangan Kurator dalam RUU Profesi Kurator

• • Gerindra Kalsel Bagikan 400 Paket Beras di Tengah Kabut Asap Karhutla

• • Tiba di Kalbar Presiden Prabowo Pimpin Rapat Karhutla

“Negara harus hadir menjamin kepastian dan keadilan. Jika memang ada ketentuan mengenai hijab bagi calon kadet putri, aturannya harus jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, dan disampaikan sejak awal proses seleksi,” ujar Saadiah melalui rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Saadiah memahami pendidikan pertahanan memiliki standar disiplin dan ketentuan khusus. Namun, menurutnya, setiap aturan harus diterapkan berdasarkan hukum dan disampaikan secara transparan agar peserta mengetahui seluruh persyaratan sejak awal.

Ia menilai tidak semestinya peserta yang telah mengikuti proses seleksi selama berbulan-bulan baru menghadapi persyaratan yang sebelumnya tidak disampaikan secara jelas.

“Jangan sampai peserta sudah mengikuti seleksi berbulan-bulan, dinyatakan lulus, kemudian baru dihadapkan pada persyaratan yang sebelumnya tidak dijelaskan secara terang. Ini menyangkut keterbukaan (fairness) dalam proses seleksi,” tegasnya.

Saadiah juga meminta persoalan tersebut dilihat dari perspektif hak asasi manusia, kebebasan menjalankan keyakinan, proporsionalitas, dan nondiskriminasi. Menurutnya, standar disiplin institusi perlu dibedakan dengan pembatasan terhadap hak warga negara.

“Kita harus membedakan antara kebutuhan disiplin institusi dengan pembatasan hak warga negara. Jangan sampai seseorang harus memilih antara keyakinannya dan cita-citanya untuk mengabdi kepada negara,” katanya.

Karena itu, Saadiah mendorong Unhan dan Kementerian Pertahanan segera memberikan klarifikasi resmi mengenai ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri, termasuk dasar hukum dan mekanisme penyampaian persyaratan kepada peserta sejak awal seleksi.

Ia menegaskan, sistem pendidikan dan seleksi pertahanan harus tetap menjaga standar kedisiplinan sekaligus menjamin kepastian serta perlakuan yang adil bagi seluruh peserta.

“Jangan sampai anak-anak terbaik bangsa dihadapkan pada pilihan antara mengabdi kepada negara dan mempertahankan keyakinannya. Negara harus mampu menghadirkan sistem yang disiplin, profesional, adil, dan konstitusional,” pungkasnya.