Prabowo: Strategi Transformasi Bangsa Harus Angkat Jutaan Rakyat dari Kemiskinan
Keterangan Foto: Penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
ILINE JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan strategi transformasi bangsa yang dijalankan pemerintah diarahkan untuk mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
- Baca juga:
Prabowo mengatakan pesan Rais Aam terpilih dalam Muktamar ke-35 NU sejalan dengan perjuangan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberpihakan kepada rakyat merupakan kewajiban bersama.
Presiden optimistis target tersebut dapat dicapai melalui perencanaan yang telah disusun secara matang. Ia menyebut pemerintah telah membuktikan sejumlah capaian dalam dua tahun pertama pemerintahannya dan yakin jutaan rakyat dapat keluar dari kemiskinan.
Selain pengentasan kemiskinan, Prabowo mengungkapkan pemerintah akan melanjutkan efisiensi dan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hingga 31 Desember 2026, pemerintah menargetkan menutup sedikitnya 700 BUMN sehingga jumlahnya tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
Langkah tersebut, kata Prabowo, ditujukan untuk mengurangi biaya rutin dan meningkatkan efisiensi pengelolaan negara. Pemerintah memperkirakan penghematan dari berbagai sektor dapat mencapai lebih dari Rp200 triliun hingga mendekati Rp300 triliun per tahun.
Dana hasil efisiensi itu akan dialihkan untuk program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Prabowo juga menegaskan pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap utang untuk membiayai pembangunan. Meski tetap membuka peluang investasi, pemerintah akan lebih selektif dalam mengambil pinjaman dan mengutamakan pembiayaan dengan bunga rendah.
Ia mencontohkan keputusan pemerintah menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF). Menurut Prabowo, keputusan tersebut menunjukkan Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menjalankan pembangunan tanpa bergantung pada pinjaman IMF.
