Karhutla Kalbar Kian Parah, DPR Desak Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan
Keterangan Foto: Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin.
ILINE PONTIANAK — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kian mengkhawatirkan. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah serius karena bencana tersebut telah berdampak pada kesehatan warga, lingkungan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Alifudin mengatakan, berdasarkan laporan DPW PKS Kalbar, ribuan warga terdampak karhutla. Kabut asap menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sementara kekeringan turut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.
- Baca juga:
Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga mengancam kelestarian ekosistem. Sejumlah kawasan hutan dilaporkan terbakar sehingga flora endemik dan satwa liar kehilangan habitatnya.
"Situasi ini sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai dinamika musiman biasa. Negara harus hadir dengan pengerahan sumber daya secara maksimal," kata Alifudin.
Ia meminta pemerintah segera menambah armada helikopter untuk operasi water bombing serta mengintensifkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), terutama untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan melalui jalur darat.
Penanganan warga terdampak juga dinilai harus menjadi prioritas. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan posko kesehatan, air bersih, pangan, dan perlengkapan sanitasi, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia.
Selain penanganan darurat, Alifudin mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas penyebab karhutla. Pihak yang terbukti sengaja membakar lahan, termasuk korporasi, harus ditindak tegas agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Alifudin menegaskan Fraksi PKS akan mengawal penanganan karhutla Kalbar melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di DPR RI. Data dan temuan terkait kondisi di lapangan akan dibawa ke rapat kerja dengan kementerian terkait untuk memastikan pemerintah mengambil langkah konkret.
