ILINE JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Ia menekankan penanganan Karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Penanganan Karhutla harus satu kendali yang prosesnya harus memadukan langkah-langkah pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak,” kata Puan dalam keterangan pers, Jumat (4/9/2026).

Baca juga:

• • Andi Widjajanto Sebut Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo Turun hingga 28 Persen

• • AHY Ingatkan Kader Demokrat: Kekuasaan Harus Kembali kepada Rakyat

• • PKS Jabar Perkuat Peran Dewan Penasihat dan Dewan Pakar Lewat Training Orientasi

Menurut Puan, kabut asap akibat Karhutla telah mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, terutama di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dampaknya tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, hingga berpotensi meluas ke wilayah lain.

Puan mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, aparat, masyarakat, serta pengelola kawasan dalam merespons Karhutla. Kementerian dan lembaga terkait juga diminta memastikan setiap dampak yang muncul dapat ditangani secara cepat dan terarah.

“Kecepatan respons sangat menentukan. Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya,” ujar Puan.

Ia menegaskan penanganan Karhutla tidak boleh berjalan secara sektoral. Setiap langkah pemadaman harus dibarengi dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap, termasuk memastikan layanan kesehatan dan aktivitas pendidikan tetap berjalan.

“Keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan Karhutla,” tegasnya.