Pemprov Riau Kucurkan Rp100 Miliar untuk BRK Syariah dan Jamkrida dalam APBD 2027
Keterangan Foto: Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam pendapat akhirnya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (16/11/2026). ILine-RH
ILINE PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk penyertaan modal kepada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan PT Jamkrida Riau (Perseroda).
Alokasi tersebut dimasukkan dalam pos pengeluaran pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas permodalan perusahaan milik daerah.
- Baca juga:
Rencana penyertaan modal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam pendapat akhirnya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (16/11/2026).
Dalam penyampaiannya, SF menjelaskan bahwa anggaran Rp100 miliar tersebut dialokasikan untuk kedua BUMD sesuai keputusan yang sebelumnya telah dibahas dan disepakati bersama DPRD Riau.
“Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD Provinsi Riau, yaitu PT Bank Riau Kepri Syariah Perseroda dan PT Jamkrida Riau Perseroda,” jelas SF.
Ia menegaskan, seluruh komponen pembiayaan daerah telah melalui pembahasan bersama pihak legislatif. Pelaksanaannya pun harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Seluruh komponen pembiayaan daerah telah kita bahas dan sesuaikan bersama DPRD. Kita berharap apa yang telah disepakati ini dapat ditindaklanjuti sesuai aturan dan memberikan hasil yang baik bagi daerah,” tuturnya.
Di sisi lain, rencana pengucuran penyertaan modal tersebut juga perlu diikuti pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan perkembangan kinerja masing-masing perusahaan.
Dukungan permodalan dari APBD semestinya tidak berhenti pada penambahan kemampuan finansial BUMD. Kedua perusahaan juga dituntut menunjukkan peningkatan kinerja, profesionalitas pengelolaan, serta kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
Dengan alokasi mencapai Rp100 miliar, efektivitas pemanfaatan dana tersebut menjadi hal penting untuk diperhatikan. Terlebih, penyertaan modal yang bersumber dari keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sesuai tujuan pemberiannya.
Karena itu, transparansi pengelolaan, evaluasi kinerja, serta pengawasan terhadap penggunaan modal menjadi bagian penting agar kebijakan penyertaan modal dalam APBD 2027 benar-benar memberikan hasil bagi daerah.







