ILINE.ID PEKANBARU - Pasca melaksanakan kegiatan reses pada pertengahan bulan Januari lalu, DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna Laporan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Pekanbaru taun 2024, Senin (26/2). 

Selain persoalan banjir, sampah dan pembangunan infrastruktur, masalah pendidikan serta kesehatan dan pengurusan administrasi kependudukan masih menjadi aspirasi yang paling banyak dikeluhkan warga.

• Baca juga: Banmus DPRD Pekanbaru Pastikan Transparansi Perjalanan Dinas Dewan

Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan reses anggota DPRD Pekanbaru sengaja dilakukan pada awal tahun anggaran. Hal tersebut dipicu, karena adanya pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari lalu serta menyambut bulan suci ramadhan 1445 Hijriah.

• Baca juga: Paripurna Khusus DPRD Pekanbaru, Melepas Kepergian Heri Setiawan dengan Doa

Rapat paripurna ini, dipimpinan langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru - Muhammad Sabarudi. Laporan pelaksanaan reses anggota DPRD Pekanbaru tersebut, kemudian diserahkan kepada Sekdako Pekanbaru - Indrap Pomi Nasution agar nantinya bisa ditindaklanjuti oleh Pemko Pekanbaru.

Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi mengatakan, meski pelaksanaan kegiatan reses sempat dimajukan namun tetap berjalan aman dan lancar. Dimana, persoalan banjir, sampah dan pembangunan infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga Pekanbaru.

• Baca juga: Peringati HUT ke-79 TNI, Ketua DPRD Pekanbaru Ikut Tabur Bunga di TMP Kusuma Dharma

"Pelaksanaan reses kita sih sebetulnya dilaksanakan sesuai jadwal, mau itu di bulan Januari atau di bulan Maret itu kan sesuai dengan kesepakatan Badan Musyawarah. InsyaAllah, reses kita berjalan aman dan lancar. Seperti biasa, aspirasi yang paling banyak dikeluhkan warga terkait persoalan banjir, sampah dan infrastruktur. Bahkan keluhan mengenai masalah pendidikan, kesehatan dan pengurusan administrasi masih tetap disampaikan warga," Ungkap Sabarudi, Senin (26/02).

• Baca juga: Muhammad Isa Lahamid dari DPRD Pekanbaru Saksikan Pengundian Calon Wali Kota

Sabarudi menambahkan, meski jumlah APBD Pekanbaru tahun 2024 naik dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 2,8 triliun namun alokasi anggaran untuk biaya penanganan banjir, sampah dan infrastruktur tetap belum bisa maksimal. Terlebih lagi, pada tahun ini Pemko Pekanbaru harus menyiapkan alokasi biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jumlahnya mencapai Rp 76 miliar.

"Kita terus berupaya agar persoalan banjir, infrastruktur dan sampah bisa teratasi, namun lagi-lagi kondisi APBD Pekanbaru masih belum memungkinkan. Pasca pandemi Covid-19 tahun 2021 lalu, membuat APBD kita terus mengalami defisit. Bahkan hutang tunda bayar setiap tahun selalu ada, jadi kita harus bersabar dulu sampai kondisi APBD kita kembali stabil. Tahun ini kan ada pesta demokrasi Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru, nah anggaran kita juga ada yang dialihkan kesana kalau gak salah jumlahnya sekitar Rp 76 miliar," Sebut Sabarudi.

• Baca juga: 50 Wakil Rakyat Resmi Dilantik, DPRD Pekanbaru Siap Wujudkan Aspirasi

Berbagai upaya telah dilakukan Pemko dan DPRD Pekanbaru agar persoalan banjir, sampah dan infrastruktur bisa diselesaikan. Salah satunya dengan meminta bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui sharing dana APBD Riau dan APBN tahun 2024.Adv