ILINE BANGKINANG - Pada Senin (22/1), Penjabat (PJ) Bupati Kampar, Hambali.SE.M.Ba.MH memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan Dana Participating Interest (PI) 10% Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Kampar. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sekretaris DPRD, Ramlah.SE.M.Si, yang turut menyuarakan peran DPRD Kampar dalam pengelolaan dana ini.

Dalam sambutannya, Hambali menegaskan pentingnya keterlibatan daerah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 37 Tahun 2016. PI 10% merupakan bagian vital yang harus ditawarkan kepada BUMD atau BUMN sebagai bentuk partisipasi daerah dalam kontraktor kerja sama migas.

• Baca juga: Pelantikan Risnandar Mahiwa, DPRD Siap Berkolaborasi untuk Kemajuan Pekanbaru

Sekretaris DPRD, Ramlah.SE.M.Si, menyoroti manfaat dari keterlibatan daerah dalam pengelolaan WK Migas melalui PI 10%. Ia menekankan bahwa hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi BUMD, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan.

• Baca juga: Ketua DPRD Pekanbaru di Sua Pemuda, Jadikan Perbedaan sebagai Kekuatan Bangsa

Di tengah pembahasan mengenai pengelolaan dana PI 10%, Ramlah juga menyuarakan pentingnya kesiapan BUMD untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Diharapkan BUMD yang sehat dan inovatif agar dapat mengoptimalkan manfaat dari PI 10% ini.

DPRD Kampar juga aktif dalam memantau pembagian WK Migas di wilayah tersebut. "DPRD Kampar akan terus memantau dan mengawal pembagian WK Migas, termasuk dalam blok WK Rokan, WK Siak, WK Mahato, dan WK Bentu," sebut Ramlah.

• Baca juga: Pimpinan DPRD Ikut Ziarah Marhum Pekan, Dorong Kolaborasi Bangun Pekanbaru

Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kampar diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat dari dana PI 10% untuk kemajuan Kabupaten Kampar secara keseluruhan.Adv