ILINE PEKANBARU - Ribuan massa dari Forum LSM Riau Bersatu dan berbagai organisasi mahasiswa kembali melakukan demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, pada Senin (24/09).

Dalam orasi, Koordinator aksi Indra Gunawan menyebutkan bahwa berbagai tuntutan yang disampaikan pada aksi sebelumnya, pada Kamis pekan lalu, tidak ditanggapi oleh Kadisdik Riau.

• Baca juga: KIPP Kawal Ketat Praktek Money Politik Di pilkada INHU

“Kualitas pendidikan di Riau sangat rendah, padahal anggaran pendidikan yang diterima dari APBN atau APBD sangat besar,” kata Indra. Saat ini, alokasi dana pendidikan mencapai hampir 20 persen APBN atau APBD untuk peningkatan mutu pendidikan. Namun kenyataannya, dengan dana yang begitu besar, pendidikan berkualitas tidak tercapai.

“Dana besar itu ke mana? Kita patut mempertanyakan karena uang tersebut adalah uang rakyat. Dewan ini seharusnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan menjadi sarang korupsi. Kalau tidak mampu, jangan jadi kepala departemen,” ungkap Indra dengan nada berapi-api.

• Baca juga: Respon Positif Dari Masyarakat, Kapolsek Pujud Mulai Bhabinkamtibmas Pasang Spanduk Himbauan Predator Ganas (Buaya

Aksi Forum LSM Riau Bersatu juga menyoroti cara kerja kepala sekolah di tingkat SMA/SMK di Riau yang jauh dari harapan. Bahkan, setiap sekolah kini menjadi sarang pungutan liar. Mereka berjualan buku, menetapkan biaya tinggi untuk program PKL, menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah yang tidak inovatif, serta terlibat dalam jual beli bangku setiap musim PPDB, dan berbagai permasalahan lainnya.

Dalam tuntutannya, Forum LSM Riau Bersatu menuntut keras agar APH menjawab beberapa poin, antara lain:

• Baca juga: Laporan Harta Kekayaan Lima Calon Walikota Pekanbaru 2024, Ini Termiskin!

Meminta Pj Kadisdik Riau menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan.

Meminta Pj Kadisdik Riau memanggil seluruh kepala sekolah SMA/SMK untuk mengklarifikasi pertanyaan yang disampaikan.

Meminta Plt Kadisdik Riau menjelaskan dugaan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proyek di Kabupaten Riau.

Meminta Plt Kadisdik Riau menjelaskan penerimaan fee dari setiap kegiatan yang diberikan kepada kontraktor/mitra.

• Baca juga: Rutin Upacara Bendera UPT SDN 028 Kubang Jaya, Kepala : Himbau Kerjasama Motivasi dan Semangat Orang Tua Untuk Peserta Didik

Meminta Plt Kadisdik Riau membentuk tim bedah RKAS untuk mengetahui sejauh mana dana BOS digunakan.

“Kami juga meminta agar seragam sekolah tidak lagi dikelola oleh pihak sekolah, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada orang tua siswa. Persoalan ini akan kami bawa ke jalur hukum,” ungkapnya.

• Baca juga: Ketua LSM Riau Bersatu, Robert Hendriko Konprensi Pers Terkait Gerakan Pendidikan Riau

Ketua DPP Forum LSM Riau Bersatu, Robert Hendrico, didampingi tokoh masyarakat Fauzi Kadir dan Fajar Simanjuntak, usai aksi juga meminta Kapolda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau mengusut tuntas PPDB yang dinilai tidak sesuai dengan fakta integritas yang ditandatangani.

Mereka juga meminta Kapolda Riau dan Kajati Riau mengusut penggunaan dana BOS, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), dan penyediaan seragam bagi siswa baru. Selain itu, meminta agar Plt Dinas Pendidikan dipanggil terkait dugaan penyimpangan oleh aparat penegak hukum.

• Baca juga: Masyarakat Koto Kombu Merasa Ditipu, Dijanjikan Uang 131 Juta Hingga Kini Belum Dibayarkan 

“Masalah kualitas pendidikan adalah prioritas utama untuk anak bangsa. Jika tuntutan aksi ini tidak ditanggapi, kami akan melanjutkan aksi ke Kementerian Pendidikan di Jakarta,” jelas Robert optimis, sambil menambahkan bahwa selama pesta Pilkada, Polrestabes Pekanbaru berjanji akan memfasilitasi pertemuan dengan instansi Disdik Riau, sehingga aksi unjuk rasa dapat berlangsung tertib dan aman.***