ILINE INHU - Komite Independen Pemantau Pemilu Indragiri Hulu (KIPP-INHU) yang sudah terbentuk sampai ketingkat desa terus bekerja memantau pergerakan dari setiap Calon Bupati-Wakil Bupati beserta tim pemenangan dari ketiga pasangan calon Bupati INHU.

KIPP-INHU menghimbau agar pada masa kampanye ini setiap pasangan beserta tim pemenangan (tim sukses), tetap menjaga keharmonisan yang sudah terjaga selama ini dengan tidak membuat narasi yang menyinggung-nyingung SARA pada masa kampanye yang berpotensi memecah belah masyarakat Inhu. Hal ini di sampaikan nya kepada awak media melalui keterangan tertulisnya, Rabu (06/11/2024).

• Baca juga: KIPP Kawal Ketat Praktek Money Politik Di pilkada INHU

Disebutkan Mardiono selaku anggota KIPP-INHU, dirinya berharap agar setiap pasangan calon hendaknya memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat INHU.

"Kami mengharapkan setiap pasangan memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat, agar Pilkada serentak ini berjalan dengan demokratis."pungkas Mardiono.

• Baca juga: Respon Positif Dari Masyarakat, Kapolsek Pujud Mulai Bhabinkamtibmas Pasang Spanduk Himbauan Predator Ganas (Buaya

Sampaikanlah gagasan dan program-program kepada masyarakat INHU untuk kemajuan lima tahun kedepan dan bukan hanya sekedar janji politik semata,"tambahnya.

Mardiono juga menyebutkan, dirinya bersama anggota KPP lainya meminta penyelenggara negara seperti TNI, Polri, kepala Desa sampai kepada tingkat dusun agar tetap netral selama helatan pilkada serentak berlangsung.

• Baca juga: Laporan Harta Kekayaan Lima Calon Walikota Pekanbaru 2024, Ini Termiskin!

"KIPP juga meminta kepada ASN, TNI-POLRI, Kepada Desa sampai ke tingkat perangkat desa untuk tetap berpihak netral selama pelaksanaan PILKADA Serentak. Memang secara pribadi lepas pribadi pasti mempunyai jagoannya tetapi karena anda penyelenggara pemerintahan dituntut bersikap netral."terangnya.

"KIPP tidak akan pernah mentolerir setiap Oknum yang berpihak kepada salah satu Paslon, kami sudah mencatat dan mengumpulkan bukti-bukti kelakuan Oknum Penyelenggara Negara sampai ketingkat desa yang berpihak kepada salah satu Paslon, setelah cukup bukti kami akan membawa  keranah hukum untuk diproses secara hukum."tambahnya.

• Baca juga: Rutin Upacara Bendera UPT SDN 028 Kubang Jaya, Kepala : Himbau Kerjasama Motivasi dan Semangat Orang Tua Untuk Peserta Didik

Lebih lanjut Mardiono menyebutkan, dirinya juga berharap kepada anggota DPRD INHU yang aktif, agar tetap mengawasi penggunaan dana negara.

"Kepada anggota DPRD-INHU untuk tetap memonitoring penggunaan Anggaran Dana Negara, karena kami juga mencurigai akan adanya penggelondoran BANSOS kepada masyarakat INHU seperti pada PILPRES lalu. Untuk itu kami minta dengan tegas kepada Anggota DPRD aktif melakukan pengawasan anggaran agar Anggaran Negara tidak digunakan untuk kepentingan salah satu Paslon."tegasnya.

• Baca juga: Ketua LSM Riau Bersatu, Robert Hendriko Konprensi Pers Terkait Gerakan Pendidikan Riau

"Kepada KPU, Bawaslu, Aparat Penegak Hukum INHU juga kami himbau untuk menindak tegas setiap Paslon dan tim yang melanggar aturan pelaksanaan Pilkada Serentak."tambahnya dengan tegas.

Mardiono juga menegaskan kepada Paslon, tim sukses kami minta dengan tegas untuk tidak melakukan money politik dimasa kampanye dan menjelang pencoblosan nanti, KIPP terus bergerak untuk memantau pergerakan setiap Paslon dan semua tim sukses.

• Baca juga: Masyarakat Koto Kombu Merasa Ditipu, Dijanjikan Uang 131 Juta Hingga Kini Belum Dibayarkan 

"Kami tegaskan kepada para calon bupati INHU untuk tidak melakukan money politik di masa kampanye. Kepada masyarakat Indragiri Hulu kami himbau untuk tidak menerima money politik dari setiap tim pemenangan Paslon, KIPP akan melaporkan si-pemberi dan si-penerima money poltik untuk diproses secara hukum,"tutup Mardiono.(***)