ILINE PEKANBARU – Sudah dua bulan berlalu, namun Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Kominfotiksan, belum juga merealisasikan pembayaran invoice advertorial berita kepada sejumlah perusahaan media. Keterlambatan ini memicu kontroversi dan dugaan adanya praktik "tebang pilih" dalam pembayaran kerjasama media.

Tiga narasumber yang berbicara kepada media ini mengungkapkan bahwa hanya sekitar 60 media online yang telah menerima pembayaran, dan itupun dilakukan secara bertahap.

• Baca juga: KIPP Kawal Ketat Praktek Money Politik Di pilkada INHU

"Baru sekitaran 60 media yang dilakukan pencarian, itupun baru untuk yang online saja," ungkap salah seorang pemilik media, Senin (20/5).

Gejolak keuangan Pemko Pekanbaru diduga menjadi salah satu penyebab keterlambatan pembayaran ini. Sistem pencairan yang diterapkan dinilai tidak efisien karena pembayaran dilakukan secara bertahap dan tidak serentak. 

• Baca juga: Respon Positif Dari Masyarakat, Kapolsek Pujud Mulai Bhabinkamtibmas Pasang Spanduk Himbauan Predator Ganas (Buaya

"Masuk pencariannya beda-beda hari, dan diberitahukan langsung dengan japri melalui pesan WhatsApp," tambah seorang sumber lainnya.

Kekecewaan juga datang dari pemilik media berinisial Z, yang mengaku merasa dibohongi oleh Dinas Kominfotiksan.

• Baca juga: Laporan Harta Kekayaan Lima Calon Walikota Pekanbaru 2024, Ini Termiskin!

Ia mendapatkan informasi bahwa berkasnya telah sampai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru dan sedang menunggu proses di sana. Namun, ketika ia memeriksa langsung, berkas tersebut ternyata belum sampai.

"Saya disuruh cek sendiri ke BPKAD Pekanbaru. Namun saya terkejut, nyatanya berkas belum sampai di sana," keluh Z dengan nada kesal.

• Baca juga: Rutin Upacara Bendera UPT SDN 028 Kubang Jaya, Kepala : Himbau Kerjasama Motivasi dan Semangat Orang Tua Untuk Peserta Didik

Ia merasa bahwa Raja Hendra, Kepala Dinas Kominfotiksan, hanya memberikan janji manis tanpa tindakan nyata.

"Saya diimingi-imingi segera cair dan tinggal menunggu di BPKAD, dan akan mengawal pencairan itu," tambahnya dengan nada kecewa.

• Baca juga: Ketua LSM Riau Bersatu, Robert Hendriko Konprensi Pers Terkait Gerakan Pendidikan Riau

Situasi ini menimbulkan berbagai pertanyaan kritis mengenai kinerja Dinas Kominfotiksan Pekanbaru:

Apakah Dinas Kominfotiksan sengaja melalaikan tugasnya?

Mengapa hanya beberapa media yang berkasnya sudah masuk ke BPKAD?

• Baca juga: Masyarakat Koto Kombu Merasa Ditipu, Dijanjikan Uang 131 Juta Hingga Kini Belum Dibayarkan 

Mungkinkah hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan Kadis dalam menjalankan tugasnya?

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kominfotiksan Pekanbaru, Raja Hendra, belum memberikan keterangan resminya.

• Baca juga: Kucurkan Lebih Kurang 20 Milyar APBD Provinsi Riau Ke Inhu -Kuansing, Ini Pesan Dr Mardianto MT IAP 

Sementara itu, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Muflihun, juga belum memberikan tanggapan terkait gejolak yang terjadi di tubuh Dinas Kominfotiksan.

Kasus ini mencerminkan kompleksitas masalah keuangan dan tata kelola di Pemko Pekanbaru, yang membutuhkan perhatian serius dan transparansi dalam penyelesaiannya.

• Baca juga: Dua Desa Di Kampar Kiri Abaikan Pesan Daring Konfirmasi Realisasi Dana Desa, Diduga Tak Paham Aturan !

(**)