ILINE PEKANBARU - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, meminta bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan audit keuangan terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Permintaan audit keuangan Pemko Pekanbaru ini disampaikan menyusul terjadinya defisit anggaran yang disebabkan oleh manajemen keuangan yang kurang baik di instansi-instansi pemerintah daerah.

• Baca juga: Saksikan Festival Bakar Tongkang, Banyak Wisatawan Datang Kebagan Siapi Api

Defisit anggaran tersebut telah mengancam pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

“Pak Pj Walikota Pekanbaru minta Pemprov Riau untuk melakukan audit Pemko Pekanbaru,” ujar Pj Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru pada Senin 29 Juli 2024.

• Baca juga: Klaim Tanah Diduga Ilegal, Pihak Adat Kenegerian Mentulik Tolak Penguasaan Gunung Sahilan

Pj Gubri mengungkapkan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru akan diaudit oleh Inspektorat Riau. Langkah ini diambil untuk membantu Pemko Pekanbaru dalam menelusuri aliran dana.

“Alhamdulillah, surat timnya sudah saya teken untuk memeriksa Pemko Pekanbaru,” tambahnya.

• Baca juga: PT IKN Kolaborasi Bersama Pemkab Kuansing Bangun Jembatan Darurat Di Inuman

Menurut laporan yang diterima Pj Gubri dari Pj Walikota Pekanbaru, defisit anggaran telah menyebabkan gaji pegawai bulan Juli tidak dapat dibayarkan. Namun, masalah ini telah diatasi dengan bantuan dana dari Pemprov Riau.

“Mohon maaf saja, jangankan memperbaiki jalan rusak di Pekanbaru, gaji bulan Juli tidak ada, habis karena defisit. Itu lah saya drofing, saya lapor ke Pak Mendagri, dan Pak Mendagri bilang silahkan. Itu sudah saya drofing,” jelasnya.

• Baca juga: Sudah Kuasai Fisik Puluhan Tahun dan Bayar PBB, Eksekusi Terkesan Langgar Hukum

Lebih lanjut, Pj Gubri mengaku menerima ratusan berkas pegawai Pemko Pekanbaru yang mengajukan pindah ke Pemprov Riau.

“Itu ada ratusan berkas pegawai Pemko Pekanbaru yang ingin pindah ke Pemprov Riau. Ini persoalannya karena TPP Pemko Pekanbaru rendah, dan itu pun hanya dibayar delapan bulan. Sehingga mereka rame-rame mau pindah. Itu kalau saya setujui bisa kosong Pemko Pekanbaru. Ini karena uang Pemko Pekanbaru tidak ada. Mungkin ini lah kesalahan manajemen,” tukasnya.

• Baca juga: Oknum Kades Diduga Tak Fungsikan TPK, Tiga Instansi Ini Dituntut Perannya !

(**)