DPR Minta Pemerintah Tetapkan Karhutla Kalimantan sebagai Bencana Nasional
Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan.
ILINE JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Desakan itu disampaikan menyusul kondisi kebakaran yang semakin parah dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat.
Daniel mengatakan Karhutla telah berdampak serius terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi hingga perekonomian warga.
- Baca juga:
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Karhutla di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan terus meluas. Selain memperburuk kualitas udara, kabut asap juga menyebabkan jarak pandang menurun drastis di sejumlah wilayah.
Di beberapa daerah, jarak pandang bahkan dilaporkan hanya sekitar 10 meter. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah titik terdampak parah, termasuk Banjarbaru dan wilayah Kalimantan Selatan, serta mengganggu aktivitas masyarakat hingga transportasi darat dan udara.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan tercatat paling banyak berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Selanjutnya Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.
Daniel meminta pemerintah tidak hanya menjadikan data hotspot sebagai bahan pemantauan, tetapi segera menindaklanjutinya dengan penanganan di lapangan.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.
Menurut Daniel, dampak Karhutla juga semakin dirasakan masyarakat. Kabut asap dilaporkan mengganggu aktivitas sekolah hingga menyebabkan sejumlah sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak diliburkan akibat buruknya kualitas udara.
Selain itu, kabut asap juga menyebabkan gangguan jarak pandang yang berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan dan transportasi. Dampak lainnya berupa peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), kerusakan ekosistem dan habitat satwa, serta potensi polusi lintas batas negara.
Daniel juga menyoroti dampak kabut asap yang telah dirasakan negara tetangga. Malaysia bahkan dilaporkan menutup sementara sejumlah sekolah akibat kabut asap dan menyatakan kesiapan membantu penanganan Karhutla di Indonesia. Sementara Singapura telah mengingatkan warganya terkait potensi ancaman kabut asap dari Sumatera dan Kalimantan.
Minta Pemadaman Diperkuat
Daniel mendesak pemerintah mempercepat penanganan Karhutla dengan mengerahkan kekuatan pemadaman secara masif.
“Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara,” ujarnya.
Ia juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi antara BNPB, BMKG, dan BRIN.
“Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” lanjutnya.
Politikus asal Kalimantan Barat itu turut mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi Karhutla yang dinilai sebagai bencana berulang setiap tahun.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, Daniel mengapresiasi masyarakat yang secara mandiri turut membantu memadamkan titik api. Ia mencontohkan aksi sejumlah kelompok masyarakat di Kalimantan Barat serta seorang remaja berusia 15 tahun bernama Rudiansyah di Palangka Raya yang membantu ayahnya memadamkan Karhutla sepulang sekolah.
Daniel meminta warga yang terlibat dalam pemadaman mandiri tetap mengutamakan keselamatan dengan menggunakan perlengkapan perlindungan dan alat pemadam yang memadai.
“Tetap prioritaskan keselamatan diri. Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas,” pesannya.
Dorong Penegakan Hukum
Selain penanganan kebakaran, Daniel meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti bertanggung jawab atas Karhutla, baik akibat kesengajaan maupun kelalaian.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran lahan.
“Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,” ujarnya.
Daniel juga mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan Karhutla yang telah dialokasikan dalam anggaran negara.
“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” kata Daniel.
