ILINE JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan pendataan mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar bantuan pendidikan semakin tepat sasaran. Salah satu langkah yang dinilai penting yakni mencocokkan data mahasiswa dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Kamis (20/8/2026).

Baca juga:

• • Komisi XIII DPR Dorong Digitalisasi dan Database Tunggal Profesi Kurator

• • DPR Minta Pemerintah Tetapkan Karhutla Kalimantan sebagai Bencana Nasional

• • DPR Apresiasi Penutupan 1.300 Dapur MBG yang Tak Penuhi Standar

Haeny mengatakan, Komisi VIII DPR RI kerap menerima aspirasi mahasiswa terkait kebutuhan dukungan melalui program KIP Kuliah. Karena itu, perguruan tinggi dinilai perlu berperan aktif dalam mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan.

“Kita menyarankan agar pihak rektorat atau sivitas akademika, khususnya para pengajar, untuk mendata mahasiswa-mahasiswa baru yang ada di UIN ini dan kemudian melengkapinya dengan data-data yang ada di DTSEN,” ujar Haeny.

Menurutnya, pendataan sejak tingkat perguruan tinggi diperlukan agar mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat teridentifikasi dengan lebih baik.

Data hasil identifikasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan koordinasi antara perguruan tinggi, Kementerian Agama, dan Komisi VIII DPR RI.

“Kemudian dari identifikasi ini dikirimkan kepada kementerian dan kepada kami, Komisi VIII,” katanya.

Haeny menegaskan, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan DPR RI perlu diperkuat untuk memastikan keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan dalam membuka akses pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Ia menambahkan, Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial dan keagamaan akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk memperkuat akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu.

“Komisi VIII ini adalah sosial keagamaan juga, sehingga di antara keterbatasan itu kita bisa saling mengingatkan, saling memperkuat agar hal yang terbatas tidak menjadi sebuah rintangan bagi kita sekalian untuk berkomitmen terhadap kesejahteraan sosial,” tutup Haeny.